Pertimbangan Hakim Tak Kabulkan Hukuman Mati hingga Kebiri Kimia pada Herry Wirawan

Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis pada Herry Wirawan, guru yang merudapaksa 13 santriwatinya, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung ,Selasa (15/2/2022). Hakim memutuskan Herry Wirawan divonis hukuman penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Hakim Ketua, Yohanes Purnomo Suryo Adi saat membaca amar putusan.

"Menyatakan terdakwa Herry Wirawan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer." "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup," ucap hakim ketua, sebagaimana diberitakan Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

Diketahui, JPU menilai Herry Wirawan pantas dituntut hukuman mati hingga kebiri kimia. Lalu, apa pertimbangan hakim tak kabulkan tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia bagi Herry Wirawan? Dikutip dari , majelis hakim menolak menjatuhi vonis hukuman mati pada Herry karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di samping itu, dari pembelaan Herry, dirinya juga merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. "Berdasarkan pembelaan terdakwa, hukuman mati bertentangan dengan HAM. Dan pada pokoknya, terdakwa menyesal atas kesalahan,” ucap hakim ketua saat sidang vonis. Sementara soal hukuman kebiri kimia, majelis hakim menjelaskan kebiri kimia tak bisa dilaksanakan jika terdakwa dihukum mati maupun penjara seumur hidup.

Aturan itu tercantum pada pasal 67 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). "Tidak mungkin setelah terpidana mati menjalani eksekusi mati atau menjalani pidana seumur hidup dan terhadap jenazah terpidana dilaksanakan kebiri kimia." "Lagipula pasal 67 KUHP tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah pidana mati atau seumur hidup," kata hakim ketua, dikutip dari

Berikut bunyi pasal 67 KUHP: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim," demikian bunyi pasal tersebut. Terkait vonis dari hakim, Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus Kepala Kejati Jabar, Asep N Mulyana.

Asep mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim tersebut dengan segala pertimbangan di baliknya. Pihaknya juga mengapresiasi hakim yang menyatakan Herry Wirawan terbukti bersalah secara sah. "Kami juga mengapreasiasi dan menghormati hakim untuk menerapkan atau pun sependapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan primer kami," kata Asep, dikutip dari tayangan langsung Kompas TV, Selasa (15/12/2022).

Asep mengaku memang ada beberapa tuntutan pihaknya yang tak dikabulkan hakim. Oleh karena itu, kata Asep, pihaknya akan mempelajari putusan vonis dan pertimbangan hakim. Ia juga menyatakan pikir pikir untuk mengajukan upaya hukum banding atau tidak terhadap kasus Herry Wirawan ini dalam kurun waktu 7 hari kedepan.

"Kami melihat ada beberapa tuntutan kami yang belum dikabulkan, kami akan pelajari secara menyeluruh pertimbangan pertimbangan dan putusan hakim dari salinan lengkap." "Maka pada kesempatan ini kami menyatakan pikir pikir dalam jangka waktui 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan majelis atau mengajukan upaya hukum berupa banding," jelas dia. Diketahui, Pengadilan Negeri Bandung telah menggelar sidang vonis bagi terdakwa tindak asusila pada 13 santriwati, Herry Wirawan pada hari ini Selasa (15/2/2022).

Majelis hakim pun menjatuhi vonis hukuman penjara hidup bagi Herry. Berikut daftar putusan hakim pada atas kasus asusila Herry Wirawan, diberitakan sebelumnya: 1. Menyatakan Herry Wirawan alias Herry bin Dede diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan primer.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

5. Menetapkan 9 anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, UPT Perlindungan Perlindungan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan sudah bisa menerima dan mengasuh kembali anaknya, dan situasinya telah memungkinkan anak tersebut dikembalikan ke para korban masing masing. 6. Menetapkan barang bukti sebuah sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dirampas untuk negara. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.