Produsen Wajib Cantumkan Label Halal Kemenag Pada Produk Mereka

Pemerintah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyebutkan, penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. "Melaksanakan amanat peraturan perundang undangan khususnya Pasal 37 Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH," ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim menjelaskan bahwa label Halal Indonesia berlaku secara nasional. Label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Karena itu, pencantuman label Halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. "Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk." kata Arfi Hatim.

Sebagai penanda kehalalan suatu produk, maka pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat atau konsumen. Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan. "Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, di samping kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH," tegas Arfi.

Related Posts

Di Pasar Modal, Jokowi Pamer Vaksinasi Sudah Capai 281 Juta Dosis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer program vaksinasi di seluruh wilayah telah mencapai 281 juta lebih dosis yang disuntikan ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat pembukaan perdagangan…

Perusahaan E-commerce Ini Boyong Medali Emas di Ajang Contact Center Asia Pacific 2021

Sebagai upaya memperkuat komitmen pelayanan kepada pelanggan, Blibli kembali sukses mendapat sejumlah apresiasi dalam ajang penghargaan The Best Contact Center Indonesia dan Contact Center Asia Pacific 2021….

Kemenhub Beri Subsidi Angkutan VW Club di Kawasan Borobudur

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat memberikan subsidi kepada angkutan Volkswagen (VW) Club yang menjadi angkutan wisata di sekitar kawasan Bodobudur melalui skema Buy The Service (BTS)….

NasDem Kritik Aturan Wajib Tes PCR untuk Penumpang Pesawat, Okky Asokawati: Memberatkan Masyarakat

Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengkritik aturan baru pemerintah mengenai kewajiban mengantongi hasil tes PCR bagi penumpang pesawat terbang. Hal itu ditetapkan lewat Instruksi…

Pastikan Hal Ini Sebelum Memutuskan Beli Rumah

Masyarakat, khususnya kalangan milenial diimbau tidak asal membeli rumah agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, ada beberapa hal harus diperhitungkan secara matang sebelum memutuskan…

Leave a Reply

Your email address will not be published.