PGI Apresiasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR. Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam rapat paripurna ke 13 DPR RI Masa Persidangan III yang digelar pada Selasa (18/1/2022) hari ini. Dari sembilan fraksi di DPR RI, ada delapan yang fraksi menyetujui yaitu: PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.

Sementara itu, ada satu fraksi yang menolak yaitu PKS. Dengan pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR maka selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sebelum disahkan sebagai Undang Undang. Pengesahan RUU TPKS ini pun disambut baik sejumlah kalangan, termasuk Persekutuan Gereja gereja di Indonesia (PGI).

Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow mengatakan, pihaknya merasa gembira dengan disepakatinya pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, PGI menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan delapan fraksi di DPR yang menyetujui RUU TPKS untuk dibahas selanjutnya. PGI menjelaskan, gagasan dan usulan RUU TPKS sudah berlangsung dalam masa yang cukup panjang, yaitu hampir 10 tahun.

Saat itu, pada 2012, RUU yang digagas oleh Komnas Perempuan itu masih bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dua tahun kemudian, draft RUU tersebut mulai disusun oleh Komnas Perempuan, LBH Apik dan Forum Pengada Layanan (FPL). Menurut PGI, pembahasan RUU TPKS di DPR mengalami pasang surut.

Draftnya diserahkan pada 2016 dan langsung masuk Prolegnas pada tahun yang sama sebagai inisiatif DPR. Sayangnya, RUU ini tak kunjung jadi pembahasan, meski beberapa kali masuk Prolegnas. Bahkan RUU tersebut sempat berganti nama menjadi RUU TPKS pada September 2021.

"Prosesnya tertahan di Baleg terus menerus sampai akhir 2021 meski desakan masyarakat agar RUU ini disahkan sejak awal sangat besar," kata Jeirry. Sejak 2017, PGI juga telah memberikan perhatian dan terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. PGI terlibat aktif dalam advokasi RUU TPKS bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Bagi PGI, RUU ini sangat penting untuk segera disahkan mengingat korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Proses hukumnya pun seringkali kurang memberikan rasa keadilan bagi korban. Suara keprihatinan PGI karena terkatung katungnya pembahasan RUU ini sudah sering disampaikan, baik kepada DPR maupun Pemerintah, melalui berbagai media dan saluran yang ada.

Dengan disahkannya RUU TPKS disahkan jadi RUU inisiatif DPR, PGI mendorong agar pembahasan RUU TPKS dilakukan di Baleg DPR RI. "PGI juga mengajak semua komponen masyarakat sipil untuk mendorong dan mengawal agar RUU TPKS bisa segera disahkan," ujarnya.

Related Posts

Apa Kriteria Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta Tahun 2022? Ini Kata Menaker

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) untuk 8,8 juta pekerja/buruh di tahun 2022. Nantinya,masing masing penerima akan menerima bantuan Rp 1 juta. Adapun kriteria penerima BSU…

Kongres Cendekiawan Perempuan Papua Bahas Implementasi Otonomi Khusus

Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw menyatakan sangat prihatin dengan terjadinya ledakan bom di tiga gereja di Surabaya Jawa Timur pagi tadi. Kejadian ini sangat melukai rasa…

2 Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas, Ini Tanggapan Kuasa Hukum dan JPU

Koordinator kuasa hukum terdakwa anggota polisi penembak laskar Front Pembela Islam (FPI) Henry Yosodiningrat langsung menerima dan tak mengajukan banding atas vonis bebas yang diberikan hakim. Vonis…

Beruang Madu Datangi Kandang Kerbau Warga Agam, Ada Jejak Cakaran Kuku di Batang Pohon

Aktivitas beruang madu kembali muncul di area pemukiman warga oleh warga Jorong Sidang Tangah Nagari Matur Mudik Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Agusmar menyampaikan bahwa…

Irjen Fadil Imran Bakal Bentuk Tim Patroli Pasukan yang Dibekali Peralatan dan Pelatihan Khusus

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan pihaknya akan menertibkan jajarannya hingga ke satuan fungsi yang dibentuk di tingkat Polres. Ia berjanji akan mengevaluasi prosedur patroli yang…

Prakiraan Tinggi Gelombang BMKG Sabtu, 30 Oktober 2021: 19 Wilayah Perairan Capai 2,5-4 Meter

Berikut ini prakiraan tinggi gelombang, Sabtu (30/10/2021). BMKG menginformasikan prakiraan tinggi gelombang yang kemungkinan terjadi di wilayah perairan seluruh Indonesia dalam laman resmi Berdasarkan data BMKG tersebut,…

Leave a Reply

Your email address will not be published.